Haji 2017 Didominasi Resti

Antrean haji memang masih diatas 10 tahun. Bila seorang calon jamaah mendaftar haji hari ini, kemungkinan15 tahun kedepan baru bisa berangkat. Diantara waktu tunggu yang sekian tahun itu, kita tidak mengetahui apa yang terjadi pada diri calon jamaah. Khususnya yang terkait dengan masalah kesehatan, apalagi bila calon jamaah mempunyai penyakit khronisseperti diabetes, hipertensi, atau penyakit lain. Kalau calon jamaah tersebut tidak terkontrol dengan baik, bisa terjadi komplikasi yang memberatkan. Dan jamaah seperti ini digolongkan dalam jamaah haji resiko tinggi.

Pada musim haji tahun 2017 ini sebanyak 63 persen Jemaah haji Indonesia masuk dalam kelompok beresiko tinggi (Resti), demikian kesimpulan hasil rapat dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX membahas persiapan penyelenggaraan haji 1438H/2017M khususnya menyangkut kesiapan layanan kesehatan. Hadir dalam raker tersebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Tampak mendampingi Menag Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nur Syam, pejabat eselon II Ditjen PHU, dan Karo Umum Syafrizal. Raker tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin 05 Juni 2017 ini.

Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes untuk menambah petugas haji melalui pengajuan visa non-haji dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta meningkatkan mobilitas petugas PPIH Bidang Kesehatan Arab Saudi.

Selain itu, Komisi IX juga mendorong Kemenkes untuk mempercepat pemeriksaan kesehatan haji dan pemberian vaksinasi kepada seluruh calon jamaah haji dengan target yang jelas serta melakukan langkah-langkah proaktif sehingga menjangkau seluruh calon jamaah haji sebelum kloter pertama diberangkatkan.

Selanjutnya, Komisi IX DPR RI juga meminta Kementerian Agama bekerjasama dengan Kemenkes untuk memastikan bahwa setiap embarkasi haji dilengkapi dengan perbekalan kesehatan sesuai standar yang telah ditentukan.

Dalam raker, Komisi IX berharap Kemenag dan Kemenkes untuk terus mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak khususnya pihak otoritas kesehatan Saudi Arabia, serta meningkatkan kemampuan petugas PPIH Bidang Kesehatan dalam penanganan jamaah haji sakit dan kondisi darurat.

Sumber : Kemenag